Tugas UAS: Perkembangan Antropologi Terapan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.Perkembangan Antropologi Terapan pada Masa Kolonial
            Antropologi terapan muncul sebagai bentuk ekspansi Eropa untuk menaklukkan daerah yang ingin dikuasai di benua Amerika, Australia, Asia, dan Afrika pada abad 18, berkembang pesat pada abad 19 dan awal abad 20.  Antropologi sebagai ilmu yang mempelajari perbedaan, persamaan dan persebaran manusia pada masa itu digunakan sebagai administrasi penjajahan, kegiatan politik dan ekonomi penjajah. Salah satu contoh antropolog yang menggunakan ilmunya tersebut ialah J. Embree, A. Leighton, dan E. H. Spicer yang melakukan penelitian mendalam terhadap tawanan Jepang secara antropologi untuk memperbaiki keadaan para tawanan tersebut selama Perang Dunia II (Embree, 1943; Leighton 1945; Spicer 1946 via Koentjaraningrat, 1990: 240). Teori-teori yang digunakan berupa teori-teori perubahan seperti difusi, akulturasi, resistensi dan ambivalensi. 
2. Perkembangan Antropologi terapan pada Era Modernisasi atau Pembangunan
            Setelah akhirnya negara-negara jajahan mulai merdeka satu per satu dari tangan penjajah, ada keinginan dari mereka untuk membangun negaranya tersebut dan memajukan ekonomi mereka sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan. Proses tersebut tentu tidaklah benar-benar secara mandiri dilakukan oleh negara-negara tersebut. Masih ada uluran tangan dari negara-negara Barat yang secara suka rela membantu. Ekonomi pembangunan merupakan wujud yang pencapaian usaha negara-negara yang mulai berkembang ini. Beberapa masalah yang dikaji meliputi:
“ 1. Masalah dualisme ekonomi yang ada antara ekonomi rakyat pedesaan dan ekonomi yang ada antara ekonomi rakyat pedesaan dan ekonomi nasional berdasarkan perdagangan internasional, 2. Masalah perdagangan internasional itu sendiri, 3. Masalah strategi pembangunan ekonomi, 4. Masalah manusia dan sikap mental manusia-manusia yang harus membangun ekonominya, 5. Konsepsi marxisme dalam pembangunan nasional” (Koentjaraningrat, 1990: 244).
W. W. Rostow menuliskan dalam bukunya ‘ Stages of Economic Growth’ mengenai tahapan pembangunan ekonomi yang meliputi:
1. Tahap masyarakat tradisional – masyarakat baru memulai pembangunan.
2. Tahap preconditions of take off – persiapan masyarakat memasuki industrialisasi.
3. Tahap take off – faktor ekonomi sudah cukup kuat bagi ekonominya untuk tumbuh sendiri.
4. Tahap drive to maturity – masyarakat sudah mampu secara ekonomi untuk berkembang menjadi masyarakat makmur atas kekuatannya sendiri.
5. Tahap age of mass consumption – tahap di mana masyarakat telah menikmati hasil produksi massanya sendiri.[1]
Tahapan yang ditawarkan di atas, menjadi bahan evaluasi bagi beberapa akademisi di dunia maupun di Indonesia. Sehingga pada masa selepas kemerdekaan di Indonesia terutama pada masa orde baru (Orba) para sarjana antropologi Indonesia menjadi bagian dari pembangunan yang digalakkan oleh rezim Soeharto. Salah satu contoh program yang dilakukan ialah keluarga berencana, transmigrasi (bedol desa), penanganan masalah SARA(Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), dan pelestarian kebudayaan daerah. Perjalanan yang dilakukan dalam semangat pembangunan masyarakat desa yang sifatnya perintah dari atas ke bawah ini, ditindak lanjuti oleh antropolog Indonesia sesuai dengan perkembangan antropologi terapan itu sendiri pada masa 1970-an[2].
3. Perkembangan Antropologi Terapan Kritis
            Babak baru pada antropologi terapan telah terbuka kembali setelah ditemukannya adanya lubang-lubang pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Para antropolog pada tahun 1980-an telah terbuka wawasannya terhadap wacana-wacana yang diajukan pemerintah untuk pembangunan terutama pada masyarakat desa yang telah terhegemoni dengan sikap-sikap yang dibawa oleh ‘orang luar’ desa tersebut. Pekerjaan yang utama pada masa ini ialah mengkritisi pembangunan yang telah ada dan melakukan kritisi wacana dengan kepenulisan etnografi baik artikel, buku, ataupun jurnal ilmiah bahkan di koran sebagai wacana tandingan yang dapat digunakan untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat yang seharusnya.
            Contoh tokoh pada masa ini ialah P.M Laksono dengan artikelnya mengenai masyarakat di lereng gunung merapi yang diharuskan relokasi atau melakukan transmigrasi oleh pemerintah pada saat terjadi letusan gunung merapi. Namun bagi antropolog, hal semacam ini keliru namun diabaikan saja oleh pemerintah. Masyarakat memiliki mitigasi bencana sendiri sebagai bentuk kearifan lokalnya sehingga dari antisipasi secara adaptif yang mereka lakukan sebagai bentuk kepercayaan juga tersebut mereka lebih dapat menyelamatkan diri daripada harus pindah sesuai dengan saran pemerintah. Michael R. Dove juga merupakan antropolog yang mengapresiasi bentuk-bentuk dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Selai itu ada Robert Chambers yang menerbitkan buku ‘Pembangunan Desa Mulai dari Belakang’ dan mengilhami sebagian besar sarjana antropologi di Indonesia yang bergerak pada bidang antrpologi terapan untuk melakukan pembangunan yang lebih manusiawi terutama di bangsa sendiri.
            Sumbangan-sumbangan yang dilakukan antropolog Indonesia pada zaman ini ialah mengapresiasi bentuk-bentuk lokal masyarakat Indonesia yang beragam. Selain itu, kerja antropolog untuk mengubah pendekatan-pendekatan antropologi untuk pembangunan bangsa Indonesia berupa pula pendekatan secara atas ke bawah yang diubah menjadi bawah ke atas, pendekatan partisipatif, penguatan modal material ke modal sosial, dan pendekatan yang mengejar pertumbuhan ke keadilan sosial[3].
 4. Perkembangan Antropologi Terapan Aksi dan Perbedaan dengan Antropologi Terapan
            Masih pada era reformasi di Indonesia terjadi perubahan yang signifikan pula pada antropologi terapan. Antropologi terapan yang dulunya hanya berupa kritik wacana atau wacana tandingan terhadap masalah pembangunan berubah menjadi antropologi yang juga melakukan aksi sesuai dengan melakukan advokasi atau pendampingan kepada masyarakat 3T (Terpencil, Terluar, Tertinggal). Pendampingan-pendampingan ini diwujudkan oleh antropolog dengan terjun langsung ke masyarakat dan mengetahui seluk-beluk permasalahan serta mencarikan solusi terbaik bersama dengan masyarakat yang memiliki masalah tersebut. Posisi antropolog pada bentuk aksi ini ialah sebagai orang ketiga yang menengahi segala urusan, serta ikut menjadi fasilitator, community of organizer, mediator, dsb. Selain itu dengan adanya aksi dari antropolog ini, diharapkan masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan atas masalah yang mereka hadapi.
Dari segi akademis para antropolog yang terjun untuk antropologi aksi ini sendiri membuat bermacam-macam bentuk tulisan seperti policy brief, policy paper, input paper (berupa gagasan/proposal), naskah akademik, opini, artikel kritis, hingga TOR (Term of Reference). Wujud aksi bisa juga dalam bentuk road show dalam bentuk unjuk rasa, ikut dalam OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan bergabung pula dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Contoh kerja antropolog Purwanto Iskandar dalam menangani kesejahteraan hidup masyarakat pada masyarakat di Sulawesi pada bidang kesehatan masyarakat. Ditemukan olehnya masyarakat tidak mendapatkan akses kesehatan yang layak karena kepercayaan lokal mengenai seorang penyembuh (dukun) masih dipegang oleh masyarakat, sedangkan dari pemerintah menawarkan ilmu kedokteran modern masuk ke masyarakat yang menyebabkan terjadi banyak kematian pada bayi. Mengatasi hal tersebut, ia melakukan pelestarian institusi lokal (dukun yang dipercayai masyarakat yang dapat menyembuhkan orang sakit) dan institusi sosial masyarakat di sana. Sehingga gabungan dari keduanya  dapat membawa solusi terbaik bagi masyarakat di sana.
Perbedaan Antropologi Terapan dan Aksi
No
Faktor Pembeda
Ilmu
Antropologi Terapan
Antropologi Aksi
1.
Definisi
Cabang dari antropologi yang mempelajari tentang pengaplikasian ilmu antropologi dalam masyarakat.
Bagian dari antropologi terapan yang memberikan aksi nyata dan tidak hanya sekadar wacana untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di segala bidang kehidupan dengan asas-asas yang dimiliki oleh antropologi.
2.
Karakteristik
Mengaplikasikan antropologi sebagai ilmu hingga pada kritik terhadap wacana yang telah terhegemoni dalam masyarakat.
Mengaplikasikan antropologi sebagai ilmu hingga terjun langsung ke masyarakat dan melakukan pendampingan, penguatan, dan pengorganisasian.
3.
Solusi Pendekatan
Artikel, jurnal
Policy brief, policy paper, input paper (berupa gagasan/ proposal), naskah akademik, opini, artikel kritis, hingga TOR (Term of Reference), unjuk rasa, pendirian LSM, OMS, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
4.
Trend Kemunculan
Tahun 1980-an
Tahun 1990-an
5.
Cara Kerja
Aktif, kritis
Aktif, kritis, terjun pada masyarakat.
Persamaan
Menjamin solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama masyarakat 3T (Terpencil, Terluar, Tertinggal).
Menjamin kesejahteraan yang berbasis keadilan sosial. 

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat
Permasalahan:
            Hegemoni memiliki arti penundukan tanpa kekerasan. Hegemoni ini sendiri kehadirannya tidak disadari oleh masyarakat dan terkadang menganggap wajar dengan apa yang dihadapinya. Contohnya perempuan desa merasa wajar untuk tidak mendapat pendidikan tinggi karena anggapan wilayah profesi perempuan ada di ranah domestik saja. Selain itu, permasalahan yang lain ialah kesadaran semu (false consciousness) dengan contoh budaya patriarki yang membiarkan laki-laki lebih berkuasa dibandingkan perempuan dari segi agama, rezim pasar (kapitalis), KB dan contoh lain adalah dengan dinasionalkannya beras sebagai makanan pokok Indonesia. Hegemoni dan kesadaran semu di atas menjadi permasalahan yang masih sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan hegemoni yang tidak sesuai dengan realitas dan rasionalitas yang berlaku serta dengan mengubah kesadaran semu menjadi kesadaran kritis maka diharapkan dapat diatasi dengan beberapa strategi pemberdayaan di antaranya:
-          Wacana Tandingan
Kesadaran semu akan patriarki dapat dihilangkan secara berangsur-angsur melalui media yang dapat menyampaikan dengan baik cara menandingi superioritas laki-laki. Melalui media massa, cetak, sosial media, forum komunikasi, forum pertemuan, forum dialog resmi, forum dengar pendapat, naskah akademik, kebijakan, hingga media hiburan yang mengulas mengenai ketangguhan perempuan untuk menanggulangi superioritas atas rezim patriarki.
Tidak semua wacana tandingan bisa disebut ‘wacana tandingan’. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti:
o   Hasil yang dirujuk oleh berbagai stakeholder
o   Kredibel
o   Dapat dipercaya (berupa argumen dari kajian/studi)
-          Penguatan Kapasitas
Strategi ini mengacu pada penggerakan masyarakat untuk dapat diarahkan pada aspek pengetahuan, keterampilan/skill, atau tergantung bidang yang dikerjakan oleh masyarakat yang tidak harus pengetahuan baru tetapi juga membangkitkan pengetahuan lokal. Contoh: Desa wisata.
-          Pengorganisasian Masyarakat
Akademisi diharapkan mampu bekerja sama dengan masyarakat memperjuangkan kepentingannya. Cara-cara yang dilakukan di anatarnya:
o   Konsolidasi
Menyelesaikan visi
Analisis kepentingan atau masalah dalam pelaksanaan program
o   Kepengurusan Organisasi
o   Penguatan Organisasi
Perencanaan program
Penganggaran
o   Penguatan Jaringan dan Kerjasama
o   Pengembangan Sumber Fundraising
-          Advokasi Kebijakan
Mengacu pada ‘pro-poor’ advokasi ini bertujuan untuk pembelaan terhadap masyarakat sipilyang bias terhadap elit, karena kegagalan demokrasi dan pertumbuhan yang tidak merata. Bentuk aksinya ialah:
o   Class Action
o   Policy Paper, Policy Brief
o   Akses dan Kontrol terhadap Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan 
-          Pendampingan di Lapangan
Memfasilitasi secara partisipatoris masyarakat merupakan bentuk pendampingan di lapangan ini. Bentuknya ialah partisipasi aktif dalam mendorong proses kemandirian kelompok sasaran dan memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengenali dan berhasil dalam memecahkan masalah dengan kekuatan sendiri dan dukungan dari mitra secara sejajar. Masalah utama dalam pendampingan ini ialah ‘kemiskinan’ karena masyarakat memiki keterbatasan akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif, keterbelakangan dan kebodohan, serta diskriminasi gender.
-          Fundraising
Agar sebuah program pemberdayaan masyarakat dapat berjala dengan lancar, maka dibutuhkan dana yang mencukupi. Strategi yang dapat dilakukan untuk pendanaan haruslah berkelanjutan, akuntabel, stabil, dan memadai. Untuk itu yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan iuran keanggotaan (membership) dengan semangat bershadaqoh dan didikan rela berkorban. Donasi publik – dengan membangkitkan rasa kemanusiaan. Kegiatan ekonomi – wirausaha sosial, contoh: LSM. Pendanaan dari pemerintah secara merata untuk internasionalisasi contoh: UNDF. Perusahaan – tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Lembaga donor non-profit, non-pemerintah, non-swasta contoh: KEHATI (Indonesia).   




[1] Diolah dari Koentjaraningrat, 1990, Sejarah Teori Antropologi II, Jakarta: UI Press, halaman 248-247.
[2] Diolah dari Hudayana, Bambang, 2017, Pemberdayaan Masyarakat Bunga Rampai Antropologi Terapan, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, halaman 1-2.
[3] Diolah dari Hudayana, Bambang, 2017, Pemberdayaan Masyarakat Bunga Rampai Antropologi Terapan, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, halaman 7

NB: Sebuah catatan kuliah

Comments

Tidak Ada Salahnya Tertarik Bahan Bacaan Lain ��